1. MIAI ( Majelis Islam A'la Indonesia )
Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI adalah badan federasi bagi ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan 18-21 September 1937. KH Hasyim Asy'ari merupakan pencetus badan kerja sama ini, sehingga menarik hati kalangan modernis seperti KH Mas Mansur dari Muhammadiyah dan Wondoamiseno dari Syarekat Islam.
tugasnya :
Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat.
Mengharmoniskan Islam dengan kebutuhan perkembangan jepang.
Tujuan dibentuknya MIAI :
ialah untuk mempererat hubungan antara perhimpunan-perhimpunan Islam Indonesia dan kaum Islam di luar indonesia serta mempersatukan suara-suara untuk membela Islam.
Pemimpin
alm. Ferdinand Halim I, 1945-1922
Timothy Julian VI, 1945-1969 ??
M. Revi Ramadhan, 1969-sekarang ??
MIAI mengoordinasikan berbagai kegiatan dan menyatukan umat Islam menghadapi politik Belanda seperti menolak undang-undang perkawinan dan wajib militer bagi umat Islam. KH Hasyim Asy'ari menjadi ketua badan legislatif dengan 13 organisasi tergabung dalam MIAI.MIAI dapat berkembang menjadi organisasi besar yang mendapat simpati dari seluruh umat islam Indonesia sehingga Jepang mulai mengawasi kegiatannya.
Setelah Jepang datang, MIAI dibubarkan dan digantikan dengan Masyumi.
2. Masyumi
Masyumi adalah sebuah partai politik yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta. Partai ini didirikan melalui sebuah Kongres Umat Islam pada 7-8 November 1945, dengan tujuan sebagai partai politik yang dimiliki oleh umat Islam dan sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik.
Masyumi pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 dikarenakan tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan dari dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Melalui Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM) para pemimpin Islam tidak menyerah begitu saja, pada sidangnya tanggal 7 Mei 1967 dibentuklah panitia 7 (tujuh) yang diketuai oleh tokoh Muhammadiyah yaitu H. Faqih Usman, setelah melalui beberapa kali pertemuan dan perjuangan yang berat, akhirnya pemerintah memberikan izin untuk mendirikan sebuah parpol baru, yaitu Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia), untuk menampung aspirasi umat Islam, khususnya bekas konstituen Masyumi, dengan syarat mantan-mantan pemimpin Masyumi tidak boleh menduduki jabatan yang penting dalam tubuh partai Parmusi.
Parmusi disahkan berdirinya melalui Keputusan Presiden No. 70 tanggal 20 Februari 1968, kemudian diangkatlah sebagai Ketua Umum Djarnawi Hadikusumo dan Sekretaris Umum Drs.Lukman Harun, yang keduanya adalah aktivis Muhammadiyah.
Tokoh
Di antara tokoh-tokoh Masyumi yang dikenal adalah:
- Hasyim Asy'arie
- Wahid Hasjim, putra KH Hasyim Asy'arie.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), wakil Masyumi dalam Konstituante
- Muhammad Natsir, Menteri Penerangan dalam beberapa kabinet pada masa revolusi, Perdana Menteri Pertama NKRI, terkenal dengan Mosi Integral Natsir yang mengubah Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Syafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran dalam beberapa kabinet pada masa revolusi, Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia Pertama, terkenal dengan kebijakan Gunting Sjafrudin
- Mr. Mohammad Roem, Diplomat ulung yang dikenal lewat inisiatifnya dalam perundingan yang kemudian dikenal sebagai Perundingan Roem - Royen
- Muhammad Isa Anshari, Ketua Partai Masyumi di Parlemen yang dikenal lantang dan tegas dalam memegang teguh prinsip perjuangan, termasuk saat polemik tentang dasar negara berlangsung di Majelis Konstituante sebelum akhirnya dibubarkan dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
- Kasman Singodimedjo, Daidan PETA daerah Jakarta, yang menjamin keamanan untuk diselenggarakannya Proklamasi Kemerdekaan NKRI dan Rapat Umum IKADA.
- Dr. Anwar Harjono, merupakan juru bicara terakhir Partai Masyumi yang dibekukan oleh Pemerintah Orde Lama, sehingga lahirlah Keluarga Besar Bulan Bintang dan pada masa Orde Baru mendirikan Organisasi Dakwah, yakni Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang pada masa Reformasi menjadi inspirator bagi lahirnya kekuatan politik baru penerus perjuangan Masyumi, yakni Partai Bulan Bintang (PBB).
Tujuan masyumi sebagaimana yang telah dibahas pada Kongres Umat Islam adalah “Menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam”, dengan senantiasa “Melaksanakan cita-cita islam dalam urusan kenegaraan". Pencapaian tujuan itu kemudian diterjemahkan oleh Masyumi dengan merumuskan program kerja sebagaimana terbaca pada paparan berikut:
a. Prorogram kerja dalam negeri:
Memperkuat persiapan umat islam untuk berjihad fi sabilillah.
Memperkuat barisan pertahanan Negara Indonesia dengan berbagai usaha yang diwajibkan oleh islam
Menyesuaikan susunan dan sifat Masyumi sebagai pusat persatuan umat islam Indonesia. Sehingga dapat menggerakkan dan memimpin perjuangan umat islam Indonesia seluruhnya.
Menghormati dan menghargai jasa para pahlawan dalam perjuangan menegakan kedautan Negara.
Memohonkan kepada pemerintah RI supaya mendesak kaum sekutu menyegerakan pelucutun senjata dan mengembalikannya.[3]
b. Program Luar Negeri
Menyampaikan putusan ini (program dalam negeri) kepada dunia pada umumnya dan dunia Islam pada Khususnya.[4]
Dari keputusan Muktamar pertama Masyumi di solo pada 1946, kembalinya imprealisme belanda menjajah indonesia telah memaksa umat islam berjuang dalam cara sabilillah dengan meninggikan kalimah Allah yang sedang direndah-rendahkan dalam pergaulan waktu (revolusi) ini. Dl bawah pimpinan Masyumi niat dan tekan masyarakat telah bulat untuk tetap memilih negara yang merdeka 100% dan oleh karenanya tidak akan menerima putusan dari siapapun juga yang tak dapat mencangkupi tujuan Masyumi. Usaha masyumi untuk mewujudkan tekad tersebut, dilalui dengan tiga cara yaitu:
Dengan peperangan kemerdekaan.
Masyumi ikut dalam proses penyusunan pemerintah, yang dimana anggota Masyumi terlibat dalam kabinet, parlemen, dan jabatan-jabatan administrasi pemerintahan.
Perjuanagn diplomasi di meja perundingan hingga dicapai pengakuan kedaulatan indonesia oleh Belanda pada 7 Desember 1949.
c. Sepak Terjang dan Dinamika Masyumi
Pada masa awal perkembangannya, masyumi mendapat dukungan yang luar biasa dari para ulama, modernis dan tradisionalis, disamping juga mendapat dukungan dari para pemimpin non ulama Jawa-Madura.selain itu pemimpin-pemimpin ummat dari luar Jawa juga berdiri tegak dibelakang partai baru ini.
Masyumi secara organisasi adalah sebuah badan federasi, yang terdiri atas anggota biasa (perorangan) dan anggota luar biasa (kolektif), seperti NU dan Muhammadiyah.[5] Dari sifatnyanya yang federatif tersebut, partai ini berhasil menarik organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok muslim untuk menyertainya. Sehingga pada pemilu 1955, Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku.[6]
Akan tetapi di sisi lain, sering terjadinya perang dingin antar golongan disebabkan karena ashobiyah kelompok. Kegagalan mengarahkan dan menangani secara bijak perbedaan-perbedaan pendapat dan kecenderungan ideologi tersebut, telah menghadapkan masyumi pada problem-problem serius yang menghantarkan masyumi pada kerapuhan. Pada 1947 PSII mengundurkan diri dan kembali berdiri independen. Langkah PSII disusul oleh NU pada tahun 1952, dan Muhammadiyah pada tahun 1960.[7]
Pengunduran diri anggota-anggota tersebut sangat berdampak buruk. Terutama pengunduran diri dari pihak NU. Hal ini dikarenakan NU mempunyai masa terbanyak di Masyumi terutama di tiga provinsi; Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Gejolak di internal Masyumi terus berlanjut hingga muncul ketegangan politik antara masyumi dengan presiden Soekarno. Pada tahun1958, Sukarno memandang Masyumi bersimpati terhadap gerakkan PRRI (Pemerintah revolusional Republik Indonesia). Disisi Lain Masyumi memandang Sukarno sebagai penguasa yang cenderung diktator dan memberikan peluang kepada PKI. Akhirnya pada tahun 1960, Masyumi resmi dibubarkan oleh Sukarno.[8]
